Pengemudi Taksi Menahan Diri, Lam Tsuen Wishing Square Menolak Tempat
Pada hari Rabu yang lalu, kelompok taksi yang berencana mogok kerja di HongKong mengalami kendala setelah operator menolak meminjamkan tempat parkir untuk protes mereka. Meskipun rencana pemogokan ini diumumkan sehari sebelumnya oleh 17 kelompok taksi, kelompok yang mengelola Lam Tsuen Wishing Square menolak memberikan izin lokasi pemogokan tersebut.
Kendala di Lam Tsuen Wishing Square
Para pemimpin kelompok taksi berencana memarkir ratusan kendaraan di Lam Tsuen Wishing Square di Tai Po selama tiga jam. Namun, ketua Lam Tsuen Wishing Square, Cheng Lun-kwong, mengungkapkan bahwa mereka tidak dapat meminjamkan tempat parkir karena jumlah taksi yang terlibat melebihi ekspektasi awal. Cheng juga menekankan bahwa alun-alun tersebut adalah milik pemerintah, dan kelompok taksi tidak memenuhi persyaratan perizinan yang diperlukan untuk mengorganisir protes.
Keterbatasan Waktu dan Pembatalan Pemogokan
Malam harinya, kelompok taksi mengeluarkan pernyataan kepada media yang menyatakan pembatalan rencana pemogokan mereka “karena keterbatasan waktu.” Meskipun demikian, mereka tetap menegaskan ketidakpuasan mereka terhadap “kurangnya tindakan pemerintah” terkait layanan ride-hailing seperti Uber di keluaran HongKong.
Tuntutan Taksi: “Segera Memberantas Layanan Ride-Hailing Ilegal!”
Rencana pemogokan tersebut muncul sebagai respons terhadap apa yang dianggap para pengemudi taksi sebagai kurangnya tindakan pemerintah dalam mengatasi layanan ride-hailing ilegal. Meskipun layanan semacam Uber dilarang di Hong Kong, belum ada tindakan keras terhadap pengemudi atau penumpang yang menggunakan layanan tersebut.
Peringatan dan Ancaman
Para perwakilan taksi menuntut pihak berwenang untuk “segera memberantas” layanan ride-hailing yang tidak berlisensi. Namun, permintaan ini tidak mendapat tanggapan positif dari pejabat pemerintah. Wong Yu-ting, ketua Asosiasi Taksi Tele-panggilan data HK, memperingatkan bahwa jika tidak ada tindakan segera dalam satu hingga dua minggu, kelompok taksi dapat meningkatkan aksi industri mereka.
Respons Pemerintah
Meskipun demikian, Biro Transportasi dan Logistik mengeluarkan pernyataan yang menekankan perlunya kelompok taksi mengutamakan kepentingan masyarakat dan menyelesaikan masalah ini dengan cara yang rasional dan pragmatis. Pemerintah juga menegaskan bahwa mereka akan terus mengambil tindakan terhadap layanan transportasi online ilegal di data HongKong.
Rencana Pemerintah: Peningkatan Hukuman
Pada bulan Juli, pemerintah mengusulkan peningkatan hukuman bagi pengangkutan penumpang ilegal menggunakan kendaraan bermotor. Langkah ini bertujuan memperkuat penegakan terhadap layanan ride-hailing ilegal. Pihak berwenang berkomitmen untuk mempercepat proses legislasi terkait untuk menanggapi keprihatinan industri taksi.
